Literasi keuangan menjadi salah satu aspek yang perlu ditekankan untuk mengurangi angka kemiskinan.
Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Pungky Suwadi mengatakan, dalam hal literasi keuangan hendaknya dapat menjangkau sampai ke pedesaan. Pasalnya, acapkali mereka mengeluarkan dana untuk hal yang kurang produktif, misalnya membelikan makanan ringan untuk anak-anak.
“Petani hidup dari utang ke utang salah satunya karena tidak tahu cara menggunakan dana lebih untuk investasi produktif. Oleh karena itu, literasi keuangan harus dimulai dari pedesaan, baru kemudian ke level yang lebih tinggi,” tukasnya.
Sementara, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan Edi Setiadi mengatakan, edukasi menjadi salah satu aspek yang perlu ditekankan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Aspek lainnya adalah mengenai ketersediaan modal.
“Edukasi dengan memberikan pelatihan diperlukan untuk memberi keahlian, namun itu saja tidak cukup. Faktor lainnya yang dibutuhkan adalah ketersediaan modal. Keduanya harus dikaitkan satu sama lain agar dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan,” jelas Edi.
Ia menambahkan, OJK punya peran untuk mengedukasi masyarakat tentang industri keuangan di Indonesia. Literasi keuangan pun tak hanya memberikan pengetahuan tentang produk keuangan, tetapi juga tentang pengelolaan keuangan dan risiko bisnis.
[bctt tweet=”Kolaborasi antara industri keuangan dan nasabahnya harus take and give” username=”my_sharing”]
“Dalam aspek itu kami juga ingin mendorong pelaku industri lembaga keuangan untuk tidak hanya menjalankan bisnis komersial, tapi juga untuk ikut mengedukasi masyarakat soal bisnis dan produk keuangan. Kolaborasi antara industri keuangan dan nasabahnya harus take and give,” cetusnya.

