BNI Syariah menargetkan dana pihak ketiga bertambah Rp 3,5 triliun tahun ini.
BNI Syariah telah ditunjuk menjadi Bank Operasional II pada 2015, sehingga dapat menjadi lembaga keuangan yang menyalurkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri. Pada tahun ini BNI Syariah pun tengah membidik sejumlah kementerian/lembaga untuk penyaluran gaji.
Direktur Bisnis Konsumer BNI Syariah Kukuh Rahardjo mengatakan, pada 2016 sudah ada beberapa instansi yang menjadi target BNI Syariah. “Sekitar 5-10 instansi, tapi kami belum bisa sampaikan instansinya apa saja,” katanya disela-sela peresmian relokasi Kantor Cabang BNI Syariah Cilegon, Selasa (5/4).
Potensi untuk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dari penyaluran gaji PNS dan TNI/Polri pun cukup besar. Ia mengungkapkan nilainya dapat mencapai lebih dari Rp 20 triliun per tahun. Oleh karena itu, BNI Syariah berupaya menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, bersinergi pula dengan BNI.
“Kami digandeng BNI untuk memasarkan aktif sebagai bank penyalur gaji PNS, sehingga PNS ini bisa memilih antara bank syariah dan bank konvensional,” jelas Kukuh. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 11 Tahun 2016, setiap instansi pemerintah bisa menyediakan dua bank sebagai penyalur gaji PNS dan TNI/Polri, yaitu bank syariah dan bank konvensional.
Kukuh mengungkapkan di tahun ini pihaknya menargetkan DPK bisa bertambah Rp 3,5 triliun. “Dari penyaluran gaji PNS dan TNI/Polri diharapkan bisa menyumbang sekitar 10 persen dari target DPK,” ujarnya. Pada 2016 BNI Syariah menargetkan menghimpun dana murah sebesar Rp 1,5 triliun dan deposito Rp 2 triliun. Saat ini sudah ada sejumlah instansi yang menjalin kerja sama penyaluran gaji PNS dan TNI/Polri dengan BNI Syariah, di antaranya adalah Mahkamah Agung, Institut Pertanian Bogor, Pelindo, dan Kementerian Agama.
[bctt tweet=” BNI Syariah targetkan dana murah Rp 1,5 T dan deposito Rp 2 T sepanjang 2016″]