Sinta Nuriyah Wahid, memimpin aksi “Cuci Bersih Korupsi” dalam peringatan Hari Perempuan International di Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, Minggu (8/3). Sinta menegaskan, perempuan harus menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi.
Saat membacakan pernyataan sikap, istri almarhum presiden Abdurahman Wahid, ini menyatakan bergabung dalam gerakan perempuan antikorupsi se-Indonesia untuk melawan upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang terjadi masif pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
”Presiden sebagai pemegang komando tertinggi tidak menunjukkan upaya yang jelas dalam pemberantasan korupsi, ” kata Sinta, seperti dilansir dari Tempo.co, Senin (9/3).
Sinta menuturkan, sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi, upaya pemberatan korupsi memang seolah jalan di tempat. Lantaran, satu per satu pemimpin KPK balik mendapat serangan dan ditetapkan Bareskim sebagai tersangka untuk berbagai dugaan kasus yang melilit mereka, jauh sebelum menjadi komisioner KPK. ”Kami perempuan tak akan tinggal diam jika pemberantasan korupsi ini terancam lumpuh dan malah dihadang penguasa,” tukasnya.
Ia menegaskan, jika KPK yang selama ini dianggap sebagai jantung pemberantasan korupsi dipaksa berhenti berdenyut pada masa pemerintahan Jokowi. Maka gerakan perempuan antikorupsi se Indonesia juga tidak akan tinggal diam, jika institusi penegak hukum itu dikuasai para pelaku korupsi itu sendiri.
Dalam aksi itu, sedikitnya ada tiga tuntutan yang disampaikan para aktivis yang berasal dari elemen seperti Jaringan Pekerja Rumah Tangga (JPRT), Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Sabda) dan Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi).”Perempuan harus menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi,” tegas Sinta.
Tiga tuntutan aksi ” Cuci Bersih Korupsi” ini ditujukkan kepada Presiden Joko Widodo. Adapun isi tuntutan tersebut adalah:
- Mendesak Jokowi memerintahkan pelemahan institusi dan instrumen hukum pemberantasan koruspi.
- Menghentikan perlindungan bagi koruptor dan pejabat koruptor.
- Agar Jokowi menghentikan praktek politik transaksional yang terbukti menyuburkan korupsi.