Orasi ilmiah Wakil Ketua Umum PMI, Bapak Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita dalam rangka Dies Natalis Universitas Paramadina XIX, Selasa (10/1) sebagaimana siaran pers yang diterima MySharing, Senin (9/1).
Modal sosial meliputi lembaga, pranata, pola hubungan, sikap dan nilai dalam sebuah masyarakat yang mengatur interaksi antar manusia yang berpengaruh pada berfungsinya dan pada perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Tujuan, harapan atau eksternalitas yang diharapkan diperoleh dari modal sosial berupa keuntungan atau perbaikan ekonomi, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, keadilan, good governance, emansipasi gender, kenyamanan dan berbagai tuntutan kemanusiaan lainnya.
Bank Dunia telah mengadopsi modal sosial sebagai strategi dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Sustainable development yang diartikan sebagai proses di mana generasi yang akan datang mendapat lebih atau sekurangnya sama modal per kapita yang dimanfaatkan oleh generasi sebelumnya.
[bctt tweet=”Modal manusia merupakan bagian terpenting dalam penguatan modal sosial” username=”my_sharing”]
Secara tradisional modal yang dimaksud seperti yang diungkapkan di atas dapat berupa modal fisik atau yang dihasilkan dan modal manusia yang memanifestasikan kekayaan sebuah negara, yang menjadi dasar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Ketiga jenis modal tersebut hanyalah sebagian saja dari proses pertumbuhan ekonomi karena mengabaikan bagaimana pelaku-pelaku ekonomi berinteraksi dan berorganisasi untuk menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan. Oleh karenanya modal manusia merupakan bagian terpenting dalam penguatan modal sosial yang hendak dibangun.
Tidak hanya di bidang ekonomi, peranan civil society saat ini merupakan wujud modal sosial yang paling nyata dewasa ini. Civil Society bergerak di dalam ranah masyarakat membuat ikatan kerjasama yang berjejaring dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Kemanusiaan adalah prinsip yang mendasar, seperti tertuang dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Salah satu organisasi civil society yang bergerak di Indonesia adalah Palang Merah Indonesia.
PMI merupakan bagian dari jejaring civil society sekaligus merupakan modal sosial yang bergerak dan berkoordinasi dengan ICRC (International Committee Red Cross) yang adalah cikal bakal gerakan kepalangmerahan. ICRC mengatur dan mengoordinasikan kegiatan bantuan internasional selama terjadinya konflik bersenjata.
Saat ini banyak organisasi kemanusiaan tidak hanya bekerja mengatasi dampak tetapi juga kepada menjawab akar permasalahan dari bencana. Humanitarian Aid kini berubah menjadi lebih kompleks dengan adanya kecenderungan untuk berurusan dengan penyebab dari krisis. Maka dari itu muncullah istilah “new humanitarianism” yang tidak hanya menjawab tantangan akibat terjadinya konflik atau bencana tapi juga membahas penyebab-penyebabnya.
Keterhubungan dalam globalisasi menyebabkan adanya potensi ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan (humanity) yang beragam serta bersifat kumulatif, akibat dari: (1) populasi dunia yang semakin bertambah dan menjadi semakin urban; (2)perubahan cuaca dan kerusakan lingkungan yang meningkatkan tekanan kepada manusia; (3) meningkatnya kelangkaan sumber daya; (4) meningkatnya ketimpangan global; (5) perubahan geo-ekonomi dan geo-politik dunia; (6) sifat dari konflik dan kekerasan yang berubah; dan (7) pengembangan teknologi yang sangat cepat.
[bctt tweet=”humanitarian system perlu diperkuat dengan modal sosial” username=”my_sharing”]
Dalam menghadapi permasalahan tersebut diperlukan memperkuat humanitarian system sebagai modal sosial dalam tataran mikro, meso maupun makro harus meliputi upaya: (1) mengantisipasi risiko; (3) memperkuat kapasitas dan ketahanan lokal; (3) mengembangkan kerja sama baru; (4) memperluas pendanaan dan menggunakan dana lebih efektif; (5) meningkatkan koordinasi, kepemimpinan, akuntabilitas dan profesionalisme; dan (6) membuat inovasi dan meningkatkan penggunaan teknologi baru.
Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap berbagai macam bencana alam. Pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai instrumen untuk mengatasi bencana seperti BNPB dan Basarnas, serta berbagai kementerian yang terkait bidang-bidangnya seperti Kesehatan dan Sosial serta TNI dan Polri.PMI adalah organisasi berbasis pada masyarakat dengan tulang punggungnya pada para relawannya yang sekarang telah berjumlah 2 juta dan diorganisir dalam sekolah-sekolah, universitas-universitas, maupun tempat-tempat pekerjaan dan komunitas masyarakat.
Sebagai organisasi sukarela dan non-profit semua sumber daya PMI berasal dari masyarakat, yang di Indonesia sungguh membanggakan karena rakyat Indonesia cepat sekali dan tidak ragu-ragu membantu memberikan dukungan berupa dana dan bentuk lainnya dalam batas kemampuan masing-masing.
[bctt tweet=”PMI menginisiasi program Siaga Bencana Berbasis Masyarakat” username=”my_sharing”]
Untuk itu PMI mengembangkan suatu Program bernama Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) atau Community Based Action Team (CBAT).Terkait dengan upaya pengurangan risiko bencana yang merupakan upaya penguatan ketangguhan masyarakat, sejak tahun 2002 PMI telah menjalankan program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM) yang mengedepankan partisipasi masyarakat.
Pendekatannya komprehensif, PMI tidak hanya mengembangkan kapasitas masyarakat agar siap melakukan respon pada saat kejadian bencana, namun juga membangun masyarakat tangguh bencana, dengan memperhitungkan komponen-komponen terkait seperti lingkungan dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan pangan, mata pencarian serta inovasi-inovasi berbasis teknologi.
PMI telah melatih lebih dari 6720 surelawan SIBAT agar mereka memahami kapasitas, kerentanan, risiko serta ancaman bencana yang ada di wilayahnya.
Tim SIBAT dilatih oleh PMI untuk dapat melakukan kaji cepat dan mampu memberikan data/informasi awal terkait dengan kejadian bencana alam di wilayahnya.SIBAT melakukan kajian terhadap bahaya/ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko dengan pendekatan partisipatif dan bersama dengan pemangku kebijakan di desa/kelurahan merumuskan rencana untuk upaya peningkatan ketangguhan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari desa/kelurahan.Tim SIBAT sebagai modal sosial masyarakat di perdesaan merupakan ujung tombak sukarelawan PMI menjadi garda terdepan PMI ketika terjadi bencana di wilayah mereka.
Dalam upaya meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana, selain memfasilitasi proses di masyarakat, PMI juga aktif melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan dan kepentingan, dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya PMI dalam peningkatan ketangguhan di desa melalui program-program tersebut setidaknya telah dijalankan di 22 provinsi, 83 kabupaten/kota, dan 237 desa.