Pemerintah dalam sidang itsbat itu menetapkan, awal Ramadhan jatuh pada Kamis besok (18/6). Artinya, tidak ada lagi perbedaan 1 Ramadhan antara pemerintah dengan Muhamaddiyah yang kerap kali terjadi.
Penetapan awal Ramadlan itu dilakukan dalam sidang itsbat yang dilakukan secara tertutup dan dipimpin langsung oleh Menag. Ikut hadir dalam sidang itsbat ini, para Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Umum MUI Din Syamsuddin dan KH. Makruf Amin, Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Bimas Islam Machasin, dan Pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menyebut persamaan tersebut membawa hikmah bagi seluruh masyarakat Indonesia. ”Ini juga cerminan kebersamaan umat Islam di bangun dari waktu ke waktu. Ini berkah dari Allah SWT yang memposisikan hilal sedemikian rupa sehingga umat Islam Indonesia bisa memasuki Ramadhan bersama-sama,” kata Lukman di Gedung Kemenag, Jakarta, Selasa (16/6) seperti dikutif dari laman Kemenag.
Menurutnya, dalam menyatukan cara pandang terkait kriteria hilal, kita harus terus berikhtiar tidak semata mengandalkan kondisi alam, tapi ada juga iktikad bersama untuk memiliki cara pandang dalam menentukan kriteria hilal ini. Apalagi ramadhan di Indonesia tidak hanya terkait agama, tapi juga terkait budaya seperti silaturahmi dan budaya mudik. Untuk menjaga kebersamaan itu, Lukman meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar menjadi pelopor yang menyatukan pandangan penetapan awal Ramadhan maupun syawal. ”Kita berharap kepada MUI untuk bisa mempimpin keinginan umat Islam Indonesia sehingga pemerintah bisa memberi dukungan penuh,” ujar Menag.
Seperti diketahui, dari hasil pemaparan tim hisab dan rukyat serta dari sidang isbat, tidak ada satupun hilal yang terlihat. Sehingga bulan Sya’ban dilengkapkan menjadi 30 hari. Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan 1 Ramadhan jatuh pada Kamis, 18 Juni 2015.
pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Din Syamsudin mengapresiasi langkah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang terus berupaya mencari persamaan persepsi di kalangan umat Islam terkait kriteria hilal.
Menurut Din Syamsudin yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah, upaya untuk menyatukan persepsi itu harus terus dilakukan.”Bagi umat Islam, mengawali dan mengakhiri puasa sangat kuat dengan dimensi peribadahan. Makanya upaya penyatuan harus terus diupayakan,” kata Din.
Din menuturkan, dirinya sangat menghargai Menag yang sejak mendapat amanat sebagai menteri terus berupaya untuk menyatukan persepsi terkait kriteria hilal. Din bahkan bersedia dan bertekad untuk melakukan pertemuan dan khalaqah yang lebih internsif agar seiring berjalannya waktu ada pandangan yang sama mengenai kriteria hilal.