Memperjuangkan gubernur Muslim Jakarta, bukanlah sara atau sektari. Ini sesuai ajaran Islam bahwa memilih pemimpin Muslim itu wajib.

Dewan Syuro Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) Habib Abdullah al Hadad menghimbau umat Islam, khususnya warga Jakarta untuk tetap berteguh terhadap ajaran Allah SWT, yakni mengikuti keseluruhan aturan Islam, termasuk soal kepemimpinan.
Habib Abdullah mengatakan, di daerah manirotas Muslim, seperti Manado, Bali, dan Papua itu pemimpinnya beragama sesuai mayoritas di sana. Dan, para pemuka agama seperti pendeta di gereja juga mendengungkan pemimpin dari kalangan mereka.
“Itu hak mereka, umat Islam tidak pernah protes selama ini. Begitu juga dengan Jakarta yang mayoritas umat Muslim. Sehingga wajar jika para ulama dan umat Islam menginginkan pemimpinnya juga Muslim. Ini sebuah kewajiban dalam agama kita,” kata Habib Abdullah, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
- Bank Mega Syariah Catatkan Pembiayaan Konsumer Tumbuh 17,7% per Juni 2026
- Synergy Roadshow 2026, BPKH dan Bank Muamalat Sambangi Bandung
- BPKH dan Bank Muamalat Gelar Synergy Roadshow 2026 di Bandung
- CIMB Niaga dan Cathay Hadirkan Solusi Perjalanan Internasional Lebih Efisien via Cathay Travel Fair 2026
Oleh karena itu, kata dia, para ulama harus terus menyerukan kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim itu wajib. Karena memang perintahnya seperti itu. Terkait, ada pihak lain yang menganggap ini sara bahkan sektari. Habib Abdulah menegaskan, itu urusan mereka, tidak perlu hiraukan pendapatnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa pemimpin Muslim juga sebetulnya untuk kepentingan semua, menghormati semua agama tidak mengganggu ajaran agama lain. ”Tidak seperti Ahok yang kebijakannya merugikan umat Islam, mendukung pelegalan miras dan prostitusi,” tukasnya.
Menurutnya, upaya menghadirkan gubernur Muslim yang taat, jujur, amanah dan memiliki kemampuan untuk memimpin harus terus diperjuangkan oleh warga Jakarta yang mayoritas Muslim.

