Lembaga Policy Research Network (PRN) menilai kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam setahun terakhir ini belum maksimal.
Sekretaris Eksekutif PRN Muhammad Ikhsan mengatakan, terkait kinerja pemerintahan Jokowi dan JK dalam setahun ini, PRN berpendapat bahwa target dan metode pembangunan yang tertuang sebenarnya sudah jelas tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (PRJM ) III, Nawacita dan Trisakti masih jauh dari harapan.
“Salah satunya, visi membangun dari pinggir yang tertuang dalam Nawacita belum terlaksana maksimal, sekalipun ditunjang berbagai perangkat seperti UU No.6 Tahun 2015 mengenai desa,” kata Ikhsan dalam sambutannya pada seminar nasional bertajuk “ Satu Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo :Prospek dan Tantangan,” di Energy Tower, Paramadina Graduate School, Jakarta, Rabu (21/10).
Lebih lanjut Ikhsan menegaskan, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM III yaitu 6,7 persen ini masih sangat berat. Jika mengacu pada kondisi perekonomian nasional saat ini, pertumbuhan di atas 5 persen masih sulit untuk direalisasikan.
“ Meski faktor eksternal berkonstribusi terhadap kondisi ini, pemerintah dianggap belum memiliki langkah taktis untuk antisipasi. Padahal terdapat banyak bukti dan data yang memperlihatkan tren perlambatan ekonomi dunia untuk beberapa waktu ke depan,” ujarnya.
Ikhsan menuturkan, selain itu bahwa berbagai program kesejahteraan banyak dikeluarkan dari mulai jaminan kesejahteraan sosial, pendidikan, hingga kurikulum 2015. Namun, menurutnya, program-program tersebut menghadapi berbagai penghalang mulai dari fasilitas yang belum menunjang pelaksanaan hingga pertarungan kepentingan antara stakeholder.
“Baru-barui ni, masalah lingkungan menjadi sorotan. Pemerintah dinilai lalai mengantisipasi kebakaran hutan tahunan hingga berkepanjangan dan berdampak global,” pungkasnya.