Tujuan mengolkan syariah adalah keadilan. Oleh karena itu dibutuhkan intervensi pemerintah dalam pembangunan berkeadilan hingga ke Indonesia timur.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Prof Dr. Emil Salim mengatakan, pembangunan Indonesia sebetulnya hanyalah pembangunan di Jawa, Sumatera dan Bali. Bahkan 82 persen Produk Domestik Broto (PDB) dihasilkan oleh Jawa Sumetera Bali. Perbankan berpusat di Jawa Sumatera dan Bali. “Pokoknya bulak-balik politik ekonomi, bisnis dan infrasturktur selalu ada Jawa, Sumatera dan Bali. Dan hanya 18 persen di luar itu. Maka terpampang di depan kita bahwa Indonesia tidak adil, timpang terlalu berat di Barat dan kecil di Timur,” kata Emil dalam Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah 2015 di Balai Sidang UI, Selasa (28/4).
Oleh karena itu, lanjut Emil, adalah kewajiban kita untuk mencari keseimbangan yang lebih adil antara pembangunan Jawa, Sumatera, Bali dan di daerah Timur Indonesia. “Tentu jawabannya adalah pak mahal membangun di daerah timur. Infrastruktur tidak baik, biaya mahal, riten kargo tidak ada, biaya semen Rp 1,2 juta di sana dan sebagainya,” tukasnya.
Emil menceritakan ihwal pembangunan di Timur Amerika Serikat yang sukses. Ia menegaskan, AS mendorong pembangunan kereta api dari timur ke barat. Namun kendalanya adalah kereta api tidak ada riten kargo, ongkosnya mahal. Tetapi kenapa pemerintah Amerika bisa mendorong pembangunan kereta api dari timur ke barat, yang mahal itu? Karena AS mau membangun bank united peace yang memah dan merata.
Dengan adanya stasiun-stasiun di sepanjang rel kereta api, membantu perkembangan ekonomi di kota-kota baru yang berada di sekitar stasiun. Jaringan kereta api AS dari barat ke timur benar-benar berperan penting dalam perkembangan ekonomi Amerika Serikat.
“Jadi kalau ada pedagang menyatakan di Timur Indonesia itu mahal. Saya jawab, yang kita bangun bukan mahal murah. Yang kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia,” tegas Emil.
Menurutnya, kalau itu tidak dirubah, keadilan sulit ditegakkan di Indonesia ini, tidak akan ada keadilan bagi rakyat di Indonesia timur itu. “Karena itu, saya tantang perbankan. Berapa banyak bank yang ada di Indonesia timur, berapa besar alokasi kredit di Indonesia timur dibandingkan perkapita di Indonesia barat,” paparnya.
Ringkasnya, tegas Emil, adalah akses keuangan bersama dengan SDM diperhitungkan kondisi-kondisi, apakah sudah berada dalam keadaan adil merata atau tidak? Proliferasi pemilikan dan desentralisasi pengambilan keputusan menjadi penting. Menurutnya, ekonomi dan desentralisasi penting, tapi bagaimana kepemilikan SDM pembangunan. Apakah juga terdesentralisasi secara dengan baik. Ataukan desentralisasi di Indonesia ini berkuasanya pemdan, tetapi sumber resort tetap berkuasa. Karena mereka yang ada dana. Maka intervensi pemerintah adalah bagian dari unsur ketidakadilan.
Selanjutnya, lanjut Emil, adalah rektrukturisasi ekonomi. Maka di dalam pembangunan berkeadilan yang dianut syariah ini, yaitu terapkan moral filter berdasarkan nilai-nilai sosial yang perlu.”Kita tidak hanya berekonomi, cost market, analisis, retain dan kredit. Tapi juga moral filter dan adil dalam kerangka membangun manusia Indonesia ini,” ujarnya.
Kembali ia menegaskan, prinsip ini menghendaki intervensi pemerintah dan itu melalui anggaran publik. Anggaran publik adalah uang dari pajak masyarakat. Kriteria kebutuhan anggaran publik adalah melakukan pembangunan sosial ekonomi berkeadilan bagi masyarakat. Sehingga kata Emil, kalau orang mengutamakan wangi-wangian di kamar-kamar atau kantor anggota DPR, dengan memakai anggaran sekitar Rp 2 miliar.Belum lagi dana untuk pembangunan kantor baru DPR. Padahal, masih jauh kebutuhan-kebutuhan lain untuk menegakkan keadilan pembangunan Indonesia.
“Jadi yang menyesatkan dana adalah bahwa orang tidak paham uang ini bukan uang pemerintah yang dicetak seenak-enaknya. Ini adalah uang pajak rakyat,” kata Emil. Ia mengungkapkan, karena itu yang diutamakan mendanain kebutuhan publik atau kepentingan umum, agar memperoleh penegakkan keadilan. Dan terhimpun adalah orentasi pejabat agar tidak menganut paham komersil. Dari semula menduduki pemerintahan, kita lihat kursi itu tidak untuk mendahulukan parpol dan mencari uang untuk kepentingan orang lain.”Tujuan kita lagi-lagi dalam golnya syariah ini adalah keadilan,” pungkasnya.