Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan tantangan pemerintah saat ini yaitu meningkatkan penyerapan anggaran. hal tersebut di ungkapan dalam agenda kumpul bareng pengusaha. Mereka berdialog terkait kondisi terkini dan arah kebijakan pajak ke depan.
Acara tersebut mengusung tema “Dialog Perpajakan Bersama Menteri Keuangan”para pengusaha tidak hanya menyampaikan pertanyaan namun juga memberikan saran kepada pemerintah. Acara ini dimulai dari pukul 15.30 WIB dan dihadiri oleh kurang lebih 300 orang pengusaha.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan “Kurang dari 31 hari lagi, realisasi penerimaan pajak akan tutup buku. Hingga akhir November 2017, realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai Rp983,54 triliun atau 76,6% dari target pajak di APBNP 2017 yang sebesar Rp1.283,57 triliun.”
“Tantangan sekarang adalah how to spend our money,” ungkap Sri Mulyani dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (18/12/2017).
Target pajak pun diperkirakan akan kembali gagal diraih. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pihaknya tidak ingin gegabah dalam mengejar target penerimaan perpajakan di tahun ini. Dia mengatakan, upaya yang dilakukan oleh pihaknya adalah mengidentifikasi potensi penerimaan berdasarkan baseline atau aktivitas ekonomi yang ada.
Sri Mulyani mengatakan, penyerapan rendah lebih baik dibanding banyak program namun anggaran tidak ada. Saat ini, lanjut Sri Mulyani, penyerapan anggaran pemerintah masih di bawah 80%.
“Selama ini yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah mengidentifikasi penerimaan terhadap apa yang kami anggap sebagai base line kami, yaitu berdasarkan aktivitas ekonomi yang sudah teridentifikasi dan berapa secara reguler yang kami peroleh,” katanya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (18/12/2017).
“Kemenkeu akan terus bekerja secara cermat dan hati-hati sehingga kebutuhan penerimaan pajak tidak menimbulkan noise atau keresahan yang tidak perlu,” ungkap Sri Mulyani dalam dialog perpajakan dengan pengusaha di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Senin (18/12/2017).
Reformasi pajak sudah berjalan. Sri Mulyani memastikan secara prinsip tidak ada yang baru akan tetapi instansi bekerja lebih rapi dan sistematis. “Jadi beberapa kemungkinan terjadinya accident bisa kita minimalkan,” paparnya.
Si Mulyani mengungkapkan “Pajak adalah keharusan, karena diatur sesuai undang-undang (UU). Wajib pajak, dalam hal ini pengusaha juga diberikan kesempatan untuk memberikan kritik sekaligus menyampaikan keresahan. Ini bentuk pemerintah segan dengan pengusaha.”
Agar semua berjalan baik, Sri Mulyani juga meminta agar pengusaha juga segan dengan pemerintah. “Kami harap bapak ibu sekalian segan juga kepada kami bukan karena takut tapi karena ini yang diamanatkan oleh UU kita bahwa negara kumpulkan pajak maka kami tetapkan itu dengan tertib,” ujarnya.