Melepas subsidi BBM dan membiarkan harga-harga terus naik setelahnya dinilai bertentangan dengan ajaran Islam.
Ketua Bidang Kebudayaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Cholil Ridwan mengungkapkan, bahwa dalam hadist Islam, negara punya kewajiban memberikan kesejahteraan agar rakyatnya tidak lapar dan miskin. Dan memerangi kemiskinan adalah jihad fisabillah yang harus dilakukan negara. “Sekarang negara kan perang melawan kemiskinan dan kebodohan setengah-tengah. Mana pernah Indonesia menang melawan nyamuk DB, HIV, dan Narkoba. Malah diperburuk, mestinya kalau mau blusukan betul-betul demi rakyat,” kata Cholil kepada MySharing. Baca juga: Potret Blusukan Jokowi di Mata MUI
Hal senada dikatakan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Muhyiddin Jubaidi. Ia mempertanyakan, ,mengapa disaat minyak mentah dunia turun dari 110 dolar AS perbarel menjadi 80 dolar AS perbarel, Jokowi malah menaikkan BBM.”Adanya negara itu kan untuk membantu rakyatnya. Wajar kalau rakyat diberikan subsidi, apalagi di Indonesia mayoritas umat Muslim,” kata Muhyiddin kepada MySharing. Baca juga: Buat Apa Ada Negara Kalau Rakyat Menderita
Menurutnya, rakyat Indonesia yang miskin berhak mendapatkan subsidi dari negara. Jangankan di Indonesia, di negara eropa seperti Belanda, rakyat miskin itu mendapatkan jaminan sosial. Sehingga kalau kita menilik, bahwa kebijakan menaikan BBM itu, di satu sisi adalah menguntungkan pengusaha energi terutama pombensin-pombensin asing. “Mereka senang, harga pertamax sudah hampir sama dengan BBM subsidi,” kata Muhyiddin.
Lebih jauh ia menuturkan, kalau Jokowi berdalih dana subsidi BBM akan dialihkan untuk pengembangan maritim dan swasembada pangan, itu hanya pencitraan. Mengapa? Karena ini masalah kebocoran penyelundupan migas oleh pihak-pihak tertentu dan Jokowi tidak mau terkena imbasnya. Inilah letak pencitraan yang sudah jelas terlihat. “Apakah adil menaikkan BBM tetapi tidak berani memberantas mafia migas yang merugikan negara puluhan triliun rupiah? Padahal, ketika kampanye dulu, Jokowi kerap mengatakan akan memberantas segala macam mafia, termasuk mafia migas,” pungkasnya.
Pakar ekonomi syariah – Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS, yang juga Ketua Umum Baznas, sangat tidak setuju dengan pelepasan subsidi BBM karena tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Baca juga: Subsidi Untuk Rakyat Adalah Tugas Utama Negara
“Sekarang yang diperlukan adalah, bagaimana Pemerintah itu harus berpikir keras, agar tak ada korupsi di dalam Negara ini. Semua kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan rakyat. Agar rakyat bisa menikmati pendidikan, dan juga rakyat bisa menikmati pekerjaan. Jadi walaupun misalnya, dengan mempertahankan subsidi, APBN harus merugi, tapi kalau masyarakatnya bisa menikmati, apa salahnya? Kalau misalnya tidak dicabut subsidi, lalu APBN menjadi tidak stabil, tapi masyarakat luas bisa menikmati, menurut saya tidak apa-apa! Karena stressing Pemerintah atau Negara ini haruslah pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada angka-angka di APBN!” kata Didin kepada MySharing. Baca juga: Kepentingan Rakyat Harus Didahulukan, Bukan APBN