Umat Islam sebagai mayoritas semakin tidak terlihat dalam proses pembangunan yang berakhir pada penguasaan pihak asing.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ( Wantim MUI) Din Syamsuddin menuturkan, Aksi Bela Islam pada 4 November dan 2 Desember 2016, yang lebih dikenal dengan Aksi Damai telah menorehkan catatan gerakan umat Islam yang begitu fenomental. Tidak hanya dari sisi terkumpulnya jutaan massa, tapi aksi ini juga menarik atensi sampai dunia international.
Aksi Bela Islam 411 dan 212 telah mempresentasikan bangkitnya kembali kekuatan sosial keumatan yang telah terhalangi dan tersumbat oleh sekat-kekat struktural. “Aksi 411 dan 212 pun telah menampilkan wajah Islam Indonesia yang meskipun dalam kondisi terzalimi dan ternista kesucian kitab sucinya, namun tetap menempuh jalan damai, aman, dan kooperatif dalam menuntut konstitusionalnya,” ungkap Din dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI ke 13 bertajuk “Strategi Perjuangan Umat Islam”, di kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (22/12).
Sebagaimana diketahui, lanjut Din, tantangan umat Islam Indonesia begitu komplek, dalam hal kebudayaan telah terjadi kebijakan pembangunan infrastruktur yang sudah melenceng dari nilai-nilai religius.Lanskap pembangunan kawasan yang dahulu begitu menjunjung tinggi nilai dan prinsip religius kini tergerus oleh orientasi lanskap yang lebih mengedepankan unsur hedonis.
Dalam hal pembangunan, kebijakan yang terlihat lebih memprioritaskan percepatan infrastruktur dibandingkan dengan penyiapan dan pembangunan suprastruktur seperti sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang kompetitif.
“Akibatnya, rakyat Indonesia dimana umat Islam sebagai mayoritas absolute di dalamnya semakin tidak dilibatkan dalam proses pembangunan infrastruktur yang berakhir pada penguasaan pihak asing dalam proses pembangunan nasional,” ujar Din.
Akibatnya, tegas Din, NKRI yang oleh pergerakan umat Islam telah dinobatkan sebagai Darul ‘Ahdi wal Hadharah pun telah mengalami deviasi, distorsi, dan disorientasi dari negara yang didirikan untuk melindungi dan mensejahterakan anak bangsa menjadi negara yang dianeksasi oleh kekuatan asing. “Kedaulatan politik nasional menjadi hilang,” tukas Din.
Begitu pula dalam kemandirian perekonomian nasional semakin teihat masih stagnan perekonomian syariah. “Padahal, ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam kontribusi perputaran perekonomian nasional,” ujar Din lagi.
Hal ini menurutnya, juga sebagai imbas tertutupnya potensi-potensi dan kekuatan keumatan oleh struktur dan konstelasi kebudayaan yang kurang menjamin dan mendukung hak umat Islam.