Meskipun ada Sri Mulyani, target tax amnesty Rp 165 triliun tidak akan tercapai.
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak ( tax amnesty) sebesar Rp 165 triliun.
Terkait target tersebut, pakar ekonomi Faisal Basri mengatakan, meski ada Sri Mulyani sebagi Menteri Keuangan (Menkeu) baru pada kabinet jilid 2, target Rp 165 triliun tersebut tidak akan tercapai.
Faisal menyarankan, pemerintah agar memangkas anggaran yang tidak perlu, guna menutupi kekurangan penerimaan negara dari pajak.
- Fauzi Arfan Resmi Terpilih sebagai Ketua Umum AASI 2026–2029
- Milad ke-34, Bank Muamalat Perkuat Sinergi Filantropi: Renovasi Masjid-Musala di Wilayah Bencana Sumatera
- Milad ke-34, Bank Muamalat Teguhkan Komitmen Tumbuh Bersama dan Memberi Manfaat
- BCA Syariah Gelar Aksi Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
“Saya berpandangan tidak tercapai walaupun ada Sri Mulyani, hampir kemustahilan, mimpi terlalu tinggi. Sebelum penyakit kemana-mana, amputasi belanja dan dikurangi,” kata Faisal dalam diskusi bertajuk “Nasib Ekonomi di Tangan Kabinet Baru,” di Jakarta, Senin (1/8).
Menurut Faisal, tax amnesty ini menjadi tugas berat Sri Mulyani.Namun, ia menegaskan tugas ini bukan tanpa peluang, sehingga kalau perlu anggaran pemerintahan yang dipangkas bisa mencapai Rp 100 triliun.
“Tugas berat Sri Mulyani, yang dilakukan pertama kali mulai Agustus potong anggaran sebesar Rp 75 triliun- Rp 100 triliun, karena tax amnesty bicara konservatif,” tegasnya.
Faisal menyakini Sri Mulyani akan berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, jika ada kebijakan ekonomi yang dirasa kurang tepat. Ini menurutnya berbeda dengan menteri kabinet kerja lain yang selalu mengiyakan keinginan Jokowi.
[bctt tweet=”Faisal Basri: Sebaiknya pangkas anggaran yang tidak perlu dulu!” username=”my_sharing”]
“Bu Sri Mulyani tipenya bukan seperti itu, bisa katakan tidak. Apakah Pak Jokowi siap ditentang menterinya? Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa dengar Sri Mulyani dan bisa rasionaliasi,” tukas Faisal.