UKM Masih Kesulitan Mengakses Kredit

Persoalan utama yang dihadapi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah kesulitan untuk mengakses kredit bank, sehingga mengakibatkan mereka sulit berkembang.

Rand Labor and Population bekerjasama dengan AKATIGA dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menggelar diskusi bertajuk “Merancang Ulang Kebijakan UKM di Indonesia” di Sentral Senayan Jakarta, Selasa (17/3).

Peneliti Senior AKATIGA, Indrasari Tjadraningsing, mengatakan, pelaku UKM dihadapkan pada beberapa kendala yaitu kendala kredit, bahan mentah, tenaga kerja dan modal manusia, penjualan dan distribusi, lisensi, dan pelatihan managemen. “Kendala kredit dan bahan mentah menjadi yang paling besar dengan prosentase masing-masing 17 persen,” kata Indrasari, di Jakarta, Selasa (17/3).

Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam survei yang dilakukan oleh lembaganya dari sejumlah pelaku UKM yang disurvei sebanyak 20 persen mengatakan kendala kredit menjadi masalah utama. Hasil tersebut tidak beda jauh dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 sebanyak 27,8 persen dan WB ES 2009 sebanyak 29 persen.

Menurutnya, berdasarkan hasil survei, penyebab utama sulitnya mendapatkan kredit adalah karena adanya syarat jaminan atau agunan dan bunga pinjaman yang tinggi. Sedangkan penyebab lainnya adalah penetrasi kredit bank yang rendah, pelayanan keuangan tidak memadai, dan akses asuransi yang rendah. “Produser pinjaman bank oleh pelaku UKM dianggap terlalu berbelit sehingga mereka lebih mengandalkan pinjaman informal dari kerabat atau sumber pinjaman lain yang lebih fleksibel dan praktis,” kata Indrasari.

Kendala kredit ini, tegasnya, membawa dampak lain terhadap UKM, antara lain tidak mampu meningkatkan teknologi, tidak mampu meningkatkan produktivitas, tidak mampu mempekerjakan lebih banyak pekerja, dan tidak mampu memenuhi permintaan pasar.

Untuk memecahkan persoalan tersebut, Indrasari memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar memodifikasi program kredit nasional, seperti insentif penurunan bunga, pinjaman kelompok, keragaman jaminan, dan kredit disertai pendidikan pengelolaan dana dan manajemen usaha. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi untuk membuka akses kredit, seperti membantu pertemuan kreditur dan debitur, melihat sejarah pengembangan kredit dan memperluas peranan penyedia kredit. “ Pemerintah harus dapat memodifikasi program kredit nasional itu untuk setiap karakteristik UKM,” paparnya.

Terkait kendala bahan baku, menurutnya karena tersandung harga dan ketersediaan. Sedangkan masalah tenaga kerja berkaitan dengan keterbatasan tenaga kerja terampil, dan masalah perizinan serta sertifikasi produk yang tidak jelas dan mahal juga menjadi kendala para pelaku UKM.

Untuk masalah-masalah tersebut, pemerintah perlu menjaga ketersediaan bahan baku, memperbanyak dan mengefektifkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan menyederhanakan prosedur perizinan dan sertifikasi produk. “Namun, pemerintah juga harus memberikan manfaat yang nyata untuk UKM yang telah mengikuti proses perizinan yang sesuai prosedur,” pungkasnya.