Janganlah pemerintah melanjutkan Orde Lama dan Baru yang represif terhadap umat Islam. Karena kemerdekaan negeri ini diperjuangkan dengan jihad dan dakwah para pahlawan Islam.
Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, KH Syuhada Bahri, menuturkan, setiap upaya untuk mengkriminalisasi umat Islam pasti berakhir dengan kehancuran. Padahal, dakwah itu diwajibkan bagi umat Islam. Dakwah itu jalan pendek untuk menuju perubahan. Dakwah juga jalan panjang untuk menuju kebahagiaan. Media hendaknya mengarahkan itu sebagai sarana dakwah. “Tapi kalau sudah banyak yang dibredel, maka bersiaplah Indonesia untuk menghadapi kehancuran,” kata Syuhada dalam Forum Pembaca Media Islam di Masjid Sunda Kelapa, Menteng Jakarta, Selasa (7/3).
Ustadz Syuhada mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunitas dan Informasi (Kemenkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), agar berhenti menyakiti umat Islam. Menurutnya, tidak logis jika tiba-tiba seseorang menjadi radikal setelah membaca situs Islam.”Kesannya umat Islam selalu menjadi ancaman. Hentikan menyakiti umat Islam dengan isu radikalisme. Janganlah pemerintah ini melanjutkan Orde Lama dan Orde Baru yang represif terhadap umat Islam dan akhirnya tumbang,” tegasnya. Baca: Islam Menjadi Target Skenario Global.
Kemerdekaan ini, lanjut Syuhada, diperjuangkan dengan jihad dan dakwah para pahlawan Islam. Melalui dakwah pula, Indonesia yang terpuruk bisa dibangkitkan. “Jadi, janganlah pemerintah memusuhi dakwah,” katanya.
- KB Bank Syariah Gelar Aksi CSR Serentak, Perkuat Kontribusi Sosial se-Indonesia
- Sambut Idulfitri 1447 H, Bank Muamalat Optimalkan Layanan Kantor Cabang dan Digital
- Royco dan Masjid Istiqlal Berbagi Kelezatan untuk Hangatkan Momen Kebersamaan di Ramadhan
- BSI Fasilitasi UMKM Go Digital dan Go Global Melalui Ajang Expo
Syuhada meminta pemerintah untuk meminta maaf dan meninjau kembali pemblokiran situs-situs Islam.”Keminfo dan BNPT tidak akan kehilangan muka dengan minta maaf. Justru akan mendapatkan apresiasi dari umat Islam karena mereka mau merubah kesalahan menuju kebaikan,” ujarnya. Ia pun mencontohkan, Presiden Joko Widodo saja belum lama ini tidak segan mencabut Peraturan Presiden (PP) tentang pemberian uang muka mobil penjabat.
Seharusnya, kata dia, media yang kurang baik itu diberikan pengayoman dan bimbingan. Kalau ada masalah dimusyawarahkan secara bersama membahas apa sih yang dianggap radikalisme itu. Karena tegasnya, terlalu naïf jika tanpa kajian mendalam tentang radikalisme, lalu secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu memblokir situs-situs Islam.
Menurutnya, kalau kita sanksi terhadap dakwah nanti di masyarakat, orang akan menilai berbeda. Ketika situs-situs dakwah yang diblokir itu, maka orang awam pun akan berkesimpulan secara mudah berarti Kominfo dan BNPT sanksi kepada dahwah. “Kalau anti kepada dakwah berarti anti ketenangan, anti perbaikan, anti perdamaian, anti kerusakan, anti kemenangan dan anti perdamaian,” tegas Syuhada.
Ia pun menghimbau pemerintah jangan terlalu banyak terpengaruh oleh isu yang dibangun oleh negara luar. Justru harus mampu menghadapi persoalan-perosalan dengan kemampuan yang dimiliki. Syuhada pun menyakini dengan mengajak umat Islam bersama-sama membangun negeri ini. Insya Allah apa yang dicita-citakan pendiri negeri ini bisa tercapai. “Tapi jangan sakiti umat Islam dan Islam,” pungkasnya. Baca:Pemerintah Harus Rehabilitas Nama Baik Islam.