Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belum final. Paket kebijakan itu tidak akan resmi sebelum diresmikan secara tertulis.
Staf Khusus Wakil Presiden, Wijayanto Samirin mengatakan, pemerintahaan saat ini mau mendengar masukan-masukan dan berbagai hasil riset dalam menentukan kebijakan.“Pemerintah yang sekarang cukup lain, mau mendengar. Pak Jusuf Kalla mau mendengar, mau membaca riset, walaupun hanya melalui staf khususnya,” kata Wijayanto, dalam seminar bertajuk “ Satu Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo :Prospek dan Tantangan,” di Energy Tower, Paramadina Graduate School, Jakarta, Rabu (21/10). Baca: Regulasi Justru Menghambat Gerak Ekonomi.
Wijayanto menegaskan, bahwa proses pemerintahan saat ini bottom up, seperti dalam pembuatan paket kebijakan ekonomi. Sebelum paket itu dikeluarkan banyak diskusi dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah, pakar, ahli dan pengamat serta praktisi.
Seperti, kata dia, pada Rabu (21/10) Presiden Jokowi mengumpulkan para kepala daerah di Istana Negara, Jakarta. Agenda pertemuan untuk menyamakan kebijakan dari pusat hingga daerah. Ada sejumlah agenda Presiden, di Komplek Istana, Jakarta, kemarin. Sesi pertama, pertemuan pukul 13.00-14.30 WIB dihadiri gubernur, wali kota dan bupati dari wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku sebanyak 279 orang. Sesi kedua pukul 15.00-16.30 WIB dihadiri para kepala daerah dari wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua sebanyak 269 orang.
Kemudian sesi ketiga dihadiri seluruh dirut BUMN pada pukul 17.00-18.30 WIB. Ada 119 direktur yang hadir. Salah satu hal yang dibahas yakni mengenai paket kebijakan ekonomi.
Pemerintah memang telah mengeluarkan empat jilid paket kebijakan ekonomi yang diharapkan dijalankan pula oleh pemerintah daerah. “Presiden ingin mendengarkan masukan, saran dan juga tentunya membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana antisipasi daerah menghadapi struktural,” kata Wijayanto.
Namun demikian, lanjut dia, paket kebijakan ekonomi pemerintah belum final, kecuali sudah diresmikan menjadi peraturan tertulis. “Paket kebijakan ekonomi ini belum final. Masih ada ruang untuk memberi masukan sebelum paket itu diresmikan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan menteri,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pemerintah ingin bertindak cepat dalam mengeluarkan paket kebijakan guna memperbaiki kondisi perekonomian. “Kenapa belum final. Karena kita butuh waktu yang cepat untuk merespon para pelaku ekonomi. Kalau menunggu final, nanti responnya bisa tahun depan atau dua tahun lagi, terlalu terlambat,” ujarnya.
Sehingga, menurutnya, berbeda dengan zaman presiden Soeharto yang ketika mengeluarkan paket kebijakan ekonomi itu sudah final. Ini karena memang prosesnya secara politik sangat kondusif untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.