Negara tetangga seperti Singapura dan Thailand telah menyiapkan diri menangkap potensi wisata syariah dengan menyediakan layanan yang memudahkan umat muslim dalam berwisata di beberapa tempat. Kini Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya muslim juga dipacu untuk menyediakan layanan wisata syariah yang lebih baik.
Ketua Umum Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Seluruh Indonesia, Riyanto Sofyan, mengatakan tantangan yang dihadapi pelaku industri dan seluruh pemangku kepentingan wisata syariah Indonesia adalah membentuk produk dan branding restoran, hotel dan objek wisata yang kondusif dan akomodatif bagi wisatawan muslim. Di sini juga diperlukan pembinaan sumber daya manusia berwawasan wisata syariah, pembangunan kapasitas dan promosi. “Jangan sampai SDM tidak mengetahui soal wisata syariah. Promosi juga tidak mungkin sendiri, harus bersama. Jadi branding, awareness, promosi, capacity building wisata syariah paling tidak diperlakukan setara dengan pasar yang lain,” jelas Riyanto.
Selain itu, perlu dukungan pemerintah yang serius demi mengembangkan wisata syariah. Riyanto mengungkapkan Malaysia telah memiliki direktorat jenderal Islamic Tourism untuk pengembangan wisata syariah, sementara saat ini Indonesia belum memiliki direktorat wisata syariah terpisah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pengembangan wisata syariah Indonesia saat ini berada di bawah Direktorat Jenderal Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition dan Minat Khusus.
“Komitmen pengembangan ekonomi syariah tergantung pemegang kebijakan, kami berharap siapapun menteri dan dirjennya, pengembangan wisata syariah bisa tetap jalan. Dari sisi industri kami harap bisa berlanjut dengan event tahunan dalam mempromosikan wisata syariah, misal Islamic travel mart atau Islamic tourism promotion week,” ujar Riyanto.
Dukungan Pemerintah Daerah
Selain itu, dukungan pemerintah daerah pun sangat diperlukan. Riyanto menuturkan sejumlah pemda mulai bergerak mempromosikan wisata syariah, diantaranya Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. “Di Jawa Barat ada 14 kabupaten halal dan subsidi untuk 3000 sertifikasi halal dari pemerintah. Walikota Bandung, Ridwan Kamil juga sudah komitmen untuk menjadikan Bandung sebagai kota halal,” imbuh Riyanto.
Ketua terpilih Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Taufan Rahmadi, mengatakan Gubernur NTB saat ini, M Zainul Majdi, juga sangat mendukung terhadap majunya wisata Islami di NTB. Menurut Taufan, pihaknya ingin mengubah stereotipe tentang wisata yang ada selama ini. Setidaknya 90 persen penduduk NTB beragama Islam dan banyak sekali ikon wisata yang berciri islami.
“Di NTB selain terkenal dengan pulau seribu masjid, juga terkenal dengan seribu penghafal Al Quran jadi gaya hidup masyarakat di NTB sangat islami karena itu program di BPPD NTB ingin menjanjikan NTB, Lombok dan Sumbawa sebagai destinasi unggulan wisata islami di Indonesia,” pungkas Taufan.
Sementara, Ketua Wilayah Ahsin Jawa Tengah, Heru Isnawan, mengatakan kendati belum ada kegairahan dari pemerintah setempat untuk mengembangkan wisata syariah, sudah ada lima hotel di Semarang yang beroperasi sebagai hotel syariah. “Minimal pelaku sudah melihat potensi ada jadi masing-masing manajemen berinisiatif berusaha menyediakan layanan wisata syariah dan permintaannya juga sekarang semakin banyak karena ingin menangkap potensi yang ada,” ungkap Heru.