Majelis Permusawarahan Rakyat (MPR) menghargai unjuk rasa buruh di Istana Negara. Pasalnya, di negara demokrasi, aksi unjuk rasa itu diperbolehkan dan halal, yang penting tertib tidak anarkis.
Gerakan Buruh Indonesia (GBI) akan demo dengan menggiring ratusan ribu buruh ke Istana Negara, Selasa besok (1/9). Aksi tersebut terkait kandasnya pertumbuhan ekonomi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) massal di beberapa perusahaan.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya menghargai rencana para buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Selasa besok (1/9). Menurutnya, demo buruh diperbolehkan asal para buruh mampu menjaga ketertiban dan tidak berbuat anarkis. “Aksi unjuk rasa dalam negara demokrasi boleh dan halal. Tapi, saya imbau yang tertib jangan merusak fasilitas umum,” kata Zulkifli, di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8). Baca:Besok Buruh Akan Demo Jokowi.
Zulkifli mengingatkan bahwa saat ini ekonomi Indonesia dalam kondisi yang tidak menggairahkan. Untuk itu, diharapkan aksi protes yang dilakukan para buruh jangan sampai menambah beban yang lebih parah. “Dalam aksi buruh, jangan sampai menambah beban semua rakyat termasuk pemerintah. Kalau ekonomi tambah berat nanti kita semua yang kena dampaknya, bukan cuma buruh,” tukasnya.
Sebagai respon kondisi ekonomi saat ini, maka sejumlah elemen buruh akan turun ke jalan menuntut berbagai hal, antara lain menurunkan harga barang pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta meminta pemerintah untuk mengambil langkah pencegahan PHK besar-besaran.
Para buruh juga meminta kepada DPR memproteksi masuknya tenaga kerja asing, kenaikan upah minimum 2016 sebesar 25 persen, merevisi jaminan kesehatan, jaminan pensiun, perbaikan aturan kesehatan dan keselamatan kerja, serta pengadilan hubungan industrial dengan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan Industria.