Provinsi Jawa Barat membidik posisi sebagai Provinsi Halal di tahun 2015. Salah satu langkah prioritas adalah dengan memberikan sertifikasi halal kepada usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemerintah provinsi Jawa Barat pun menjalin kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.
Sekretaris Umum MUI Jawa Barat, Rafani Ahyar, mengatakan konsep provinsi halal belum secara final tertata. Namun sebagai gambaran umum setidaknya 75 persen dari jumlah industri usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor makanan, obat-obatan dan kosmetik di Jawa Barat sudah mendapat sertifikasi halal di tahun depan.
“Sekitar 99 persen masyarakat di Jawa Barat adalah muslim jadi wajar jika kami punya keinginan untuk melindungi konsumen muslim dengan sertifikasi halal, jadi mereka tidak menggunakan produk makanan atau obat-obatan yang tidak dihalalkan agama,” papar Rafani, disela-sela Rapat Kerja Nasional MUI, Rabu (13/8).
Ia menambahkan demi mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi halal, pemerintah provinsi pun memberikan subsidi sertifikasi halal sebanyak 1500 buah. “Kalau tahun ini banyak yang akan ikut sertifikasi halal, maka tahun 2015 subsidinya Insya Allah dinaikkan menjadi 2000 buah,” tukas Rafani. Langkah sertifikasi halal pun tak hanya didorong dari pemerintah, banyak pula yang mengajukan sertifikasi halal secara mandiri.
Saat ini baru sekitar 40 persen UKM di Jawa Barat yang mencapat sertifikat halal. Untuk lebih menggenjot jumlah sertifikasi halal di Jawa Barat, Rafani menuturkan bahwa LPPOM MUI juga aktif melakukan sosialisasi tak hanya ke usaha kecil dan menengah, tetapi juga hingga ke mahasiswa dan pelajar. Sosialisasi mencakup pentingnya sertifikasi halal, pengenalan mengenai pengertian sertifikasi halal, hingga proses dalam mendapatkan sertifikasi halal. “Sampai akhir tahun ini kami mengharapkan jumlah produk UKM bisa sampai 60 persen,” pungkas Rafani. Setidaknya ada sekitar 8,7 juta UMKM di Jawa Barat.