Pembentukan unit pendidikan demi meningkatkan kualitas SDM keuangan syariah.
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan segera beroperasi. Komite ini pun nantinya tak hanya akan mengkaji kebijakan untuk pengembangan industri keuangan syariah, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM). Salah satu fokus untuk mendorong SDM keuangan syariah adalah dengan membentuk unit khusus pendidikan ekonomi syariah.
Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Pembangunan Pungky Sumadi mengatakan, dalam struktur KNKS nantinya akan ada direktur yang fokus pada pengembangan produk bidang hukum, edukasi, advokasi dan lainnya. Di bagian pendidikan dan penelitian ini akan melihat kualitas pendidikan ekonomi syariah di perguruan tinggi.
“Akan dilihat kualitasnya apakah kurikulum sesuai standar internasional, pengajarnya mumpuni, bahan ajarnya ada, atau dana cukup untuk riset dan pengembangan akademisnya,” katanya disela-sela Seminar Sharia Economics Days (SECOND) “Scaling Up Islamic Economics Role as A Breakthrough In Actualizing Inclusive Economic and Social Growth” di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Senin (27/2).
Ia mengutarakan, KNKS akan turut menggarap pengembangan SDM karena hal tersebut tak terlepas demi memajukan industri keuangan syariah tanah air. Untuk itu, pihaknya akan bersinergi untuk melakukan standarisasi kurikulum ekonomi syariah dan fokus meningkatkan kualitas SDM keuangan syariah.
“Lulusan ekonomi syariah ada yang tidak bisa langsung diterima di pasar. Mereka bilang kualitasnya tidak sebagus konvensional. Hal seperti ini yang menurut kami harus dibenahi. Ini peran Bappenas untuk mengembangkan pendidikan ekonomi syariah. Kalau ini bisa diterapkan, kebutuhan lulusan ekonomi syariah akan bisa terjawab,” tukas Pungky.
Ke depannya, KNKS pun berencana akan ke depan membentuk unit pendidikan ekonomi syariah. “Ada 128 perguruan tinggi yang mengajarkan keuangan Islam tapi lulusannya dianggap kelas dua sehingga sulit diterima di lembaga keuangan syariah. Kalau KNKS berdiri akan ada unit khusus pendidikan. Kami akan pilih satu fakultas di satu pulau untuk memiliki standar pendidikan ekonomi syariah nasional,” jelasnya.
Ia mengemukakan, tidak seluruh perguruan tinggi akan diperbaiki kualitasnya. Pemilihan perguruan tinggi pun akan dilakukan per pulau. “Kalau per provinsi akan terlalu banyak dan kesiapan universitas setiap provinsi tidak cukup kuat. Kami ambil strategi, misalnya di Sumatra, perguruan tinggi mana yang kuat di ekonomi syariah,” imbuh Pungky.
Setelah itu akan ada pemetaan terlebih dahulu. Pungky menambahkan, kemungkinan fokus pengembangan pun akan dilakukan di luar Jawa. “Akan kami perdalam lagi bagaimana pemetaan lulusan dia, banyak diterima atau tidak. Kalau bagus, kami pindah ke universitas lain. Kalau di universitas lain ternyata tidak, barangkali kurang tenaga pengajar atau jurnal ilmiah tidak banyak, yang seperti ini harus didorong,” paparnya.
