Di era pemerintahan Jokowi, realisasi belanja modal hanya tumbuh 2 persen.
Pemerintah era Jokowi selalu menyebutkan bahwa infrastruktur berkembang signifikan. Oleh karena itu, dalam rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan untuk bantuan modal pembangunan infrastruktur.
Pengamat Ekonomi M. Rihan Handaulah mengAdd Newatakan, bahwa pembangunan infrastruktur di pemerintahan era Jokowi-JK lebih lambat. Periode kedua pemerintahan SBY, belanja modal itu tumbuh rata-rata 14 persen, sementara di era Jokwi dari tahun 2014-2016 realisasi belanja modal hanya tumbuh 2 persen.
“Berarti secara signifikan tidak sama seperti yang digembar-gemborkan. Lalu apa penyebabnya?Karena uangnya nggak ada,” kata Rihan pada diskusi bertajuk “ APBN 2018 Buat Siapa?” di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Selasa (31/10).
- Bank Mega Syariah Umumkan Pemenang Poin Haji Berkah Tahap 3
- BSI Resmi Naik Kelas Sebagai Persero, Mayoritas Pembiayaan ke Segmen Konsumer dan Ritel
- BCA Syariah Luncurkan BSya Digital Membership Card Ivan Gunawan Prive dan Mandjha
- CIMB Niaga Ajak Nasabah Kelola Gaji dan Finansial dengan Lebih Bijak melalui OCTO
Dirinya menjelaskan, penerima Indonesia jeblok lantara Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran sampai 400 triliun. Padahal uang itu bisa digunakan untuk membangun jembatan, jalan, dan sebagainya untuk kepentingan infrastruktur, tapi sayangnya sisi penerimaan tidak ada yang mau dicoret dari anggaran.
Kembali dia menegaskan, bahwa infrastruktur untuk modal kampanye itu seksi, sebab barangnya ada. ”Infrastruktur ini seksi, karena untuk kampanye berikutnya barangnya ada kelihatan tinggal di foto, viral,” tukas Rihan.
Menurutnya, memang benar bahwa rakyat Indonesia secara jangka panjang butuh infrastuktur, karena itu menjadi prasyarat ekonomi. Tapi ditegaskan dia, bahwa ekonomi bukan hanya infrastruktur, untuk membangun pun harus sesuai dengan kemampuan.
Rihan menyarankan, seharusnya tidak perlu terlalu buru-buru sampai kemudian Indonesia kekeringan dan secara keseluruhan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Karena saat kita mengeluarkan semua alokasi untuk infrastruktur terlalu besar, dan memotong belanja lain. Kemudian penerimaan pajak turun. ”Maka implikasinya akan tidak ada uang untuk infrastuktur,” tukas Rihan.

