Indonesia Halal Business & Food (IHBF) Expo digelar untuk keempat kalinya di Jakarta Convention Center (JCC) dari 19-21 Desember 2014. Expo ini memperkuat akses pasar pelaku UKM dan bisnis syariah di Indonesia.
Ketua Panitia Penyelenggara IHBF Expo 2014, Rifda Ammarida mengatakan, dalam pengembangan produk halal, Indonesia tertinggal oleh Malaysia, Thailand dan Vietnam. Padahal, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi pusat halal dunia. “Malaysia disamping sebagai importir produk halal, juga eksportir produk halal. Indonesia harusnya menjadi kiblat produk halal dunia,” kata Rifda kepada MySharing, disela-sela pembukaan IHBF di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (19/12). Baca juga: Indonesia Berpeluang Jadi Produsen Halal Terbesar
Menurutnya, Malaysia sudah mengikuti cara Singapura berperan sebagai penyambung tangan produk halal ke negara lain. Bisa saja Malaysia impor produk halal dari Indonesia, lalu dilempar lagi ke negara-negara lain, termasuk ke Indonesia. Melihat kondisi ini, diharapkan semua pihak harus berkerja keras dan media harus mendorong kepada upaya-upaya pameran seperti ini.”Ekpo ini digelar setahun sekali. Itu pun kita belum mendapatkan perhatian pemerintah. Padahal ekpo ini memperkuat akses pasar pelaku UKM dan bisnis syariah di Indonesia,” tegas Rifda. Padahal, Indonesia adalah pionir produk halal dunia.
Pada ekspo ini, lanjutnya, Kementerian Perindustrian hanya membiayai enam stand UKM binaannya. Begitu pula dengan Kementerian Perdagangan cuma membiayai delapan stand UKM. Padahal pameran ini diikuti 130 peserta pelaku UKM. Dan tahun ini hanya dua kementerian yang turut menghadirkan UKM binaannya, berbeda dengan tahun sebelumnya banyak kementerian yang ikut. “Saya sudah mendatangi Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama dan lainnya. Alasan mereka tidak ada dana,” ujar Rifda.
Ia pun menegaskan, peserta expo di luar binaan kementerian, disubsidi pihak penyelenggara dengan dukungan sponsor. Namun, sponsor tahun ini pun hanya menyumbangkan Rp 450 juta. Sehingga bisa dibayangkan dengan pembiayaan di JCC yang seharusnya perstand minimal Rp 18 juta. Pihak penyelenggara hanya mematok Rp 3 juta-Rp 5 juta.
Lebih jauh ia menjelaskan, kalau pihaknya tidak memberi kemudahan mempromosikan produk mereka, semakin tenggelam UKM Indonesia. Pemerintah pembantu hanya dari sisi produksi. Tapi kalau sudah produksi tidak dipasarkan?Nggak ada manfaatnya. Karena kalau pelaku UKM itu besar, lanjutnya, mereka punya kios dan tim campasing yang bisa masuk ke toko-toko. Sedangkan kalau UKM itu hitungan jari dan modal pas-pasan, jadi mereka membutuhkan akses pasar. “Expo ini akses pasar terbesar bagi pelaku UKM,” pungkasnya. Baca juga: Cara Bogasari Picu Daya Saing Pelaku UKM