Dalam beberapa waktu terakhir ini, kondisi ekonomi Indonesia masih terus saja mengalami perlambatan. Beberapa sektor ekonomi masih cukup sulit untuk bergerak, karena secara umum makro ekonomi Indonesia masih terpengaruh dampak krisis keuangan global beberapa waktu lalu.
Namun demikian Dosen Senior UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan – Dr. Ir. Roikhan MA, MM, punya pemikiran tersendiri untuk bisa menggerakkan kembali ekonomi Indonesia di tengah situasi yang masih kurang kondusif ini.
Menurut Roikhan, Pemerintah selain memprioritaskan pembangunan infrastruktur, diharapkan juga bisa menggerakkan sektor lainnya, yaitu sektor UKM, dengan penekanan pada industri halal.
“Pemerintah selama beberapa tahun terakhir berkonsentrasi pada pembangunan Infrastruktur. Maka supaya ekonomi bisa bergerak, perlu dibuat frame untuk ekonomi UKM dengan cara membuka nomenklatur industri halal,” demikian ungkap Roikhan kepada MySharing di sela-sela seminar “Trade Versus Riba (Interest) For Global Wellbeing” yang diselenggarakan IEF Trisakti di Kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat akhir pekan lalu..
Lebih jauh dijelaskan Roikhan, dengan infrastruktur digeser sedikit untuk memberi peluang membuka nomenklatur industri halal tersebut, maka bank-bank syariah akan bisa mengakomodir peluang yang ditawarkan industri halal.
“Dengan membuka nomenklatur industri halal, dari yang tadinya kita hanya fokus di infrastruktur, maka bank syariah akan bisa mengambil peluang tersebut. Setelah itu, maka akan selesai lah masalah kurang bergeraknya ekonomi, dan ekonomi Indonesia pun akan kembali menjadi normal,” papar Roikhan lagi panjang lebar.
Roikhan begitu yakin dengan prediksinya di atas, karena menurutnya Indonesia memiliki prospek atau potensi yang sangat bagus untuk mengembangkan industri halal ini.
“Kita memiliki wisata halal yang bagus seperti di Mandalika, Lombok, dan banyak lagi. Kemudian produk batik kita juga bisa masuk kategori halal. Belum lagi potensi halal foods kita dari wisata kuliner berbagai daerah di tanah air yang sangat beragam,” lanjut Roikhan.
Menurut Roikhan, dengan sudah terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketuai langsung oleh Presiden R.I. – Joko Widodo, maka peluang untuk bisa memajukan industri halal di Indonesia ini menjadi sangat terbuka lebar.
“Usulan memajukan industri halal bisa diajukan oleh Sekretaris KNKS kepada Presiden sebagai Ketua KNKS. Nah, dari rekomendasi usulan tersebut, maka pengembangan industri halal bisa masuk ke APBN,” demikian Dr. Roikhan.