Dengan kebijakan new south policy, pemerintah Taiwan ingin masuk ke negara muslim.
Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang Sertifikasi, Muti Arintawati menyatakan, kebijakan pemerintah Taiwan saat ini ingin bekerja sama ke arah Selatan (new south policy). Adapun yang dimaksud selatan adalah negara Asean Tenggara, dan salah satunya Indonesia.
Saat ini, dikatakan Muti, jumlah orang Indonesia yang bekerja di Taiwan mencapai 300 ribu- 400 ribu. Dalam kesehariannya karena mereka muslim, mereka juga perlu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan makanan halal, misalnya. “Pemerintah Taiwan melihat hal itu sesuatu yang perlu diperhatikan,” ujar Muti kepada MySharing usai pertemuan dengan parlemen dan pengusaha Taiwan di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (8/8).
Muti mengatakan, dengan kebijakatan new south policy itu, pemerintah Taiwan ingin masuk ke negara muslim. Apalagi di banyak turis muslim yang berkunjung ke negaranya. Hal ini menjadikan Taiwan untuk lebih gencar memproduksi produk halal termasuk fasilitas ibadah juga hotel syariah harus disediakan. Atas kebijakan itu pula, pemerintah Taiwan ingin memasarkan produk halalnya ke negara-negara lain, seperti Indonesia.
Terkait produk halal ini, pemerintah Taiwan pun berkunjung MUI Pusat dengan maksud ingin mengetahui bagaimana SPO sertifikat halal di MUI. Dan, menurut Muti, berdasarkan penjelasan mereka, kepentingannya itu hanya untuk perdagangan.“Prinsipnya kita siap untuk bekerja sama dengan Taiwan, bentuknya seperti apa kita lihat nanti. Tapi, berdasarkan penjelasan mereka kepentingannya hanya untuk kepentingan dagang,” ujar Mutim
Muti menjelaskan, tidak hanya Taiwan, pendaftaran untuk melakukan kerjasama jaminan produk halal juga dilakukan oleh Cina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan negara bagian Eropa. Awalnya negar-negara tersebut bersifat voluntary kemudian mandatory dan akhirnya menjadi wajib, walaupun implementasinya belum seluruhnya selesai.
“Jadi mereka seperti lebih penetrasi ke Indonesia karena Indonesia memiliki lembaga yang menjadi rujukan, ada MUI. Sebetulnya kalau mereka lakukan sertifikasi di sana juga bisa, tetapi kalau di sini juga mau melakukan kenapa tidak kita layani,” pungkas Muti.