Pemerintah berharap, Indonesia bisa masuk dalam jajaran 10 besar Negara produsen halal di dunia. Lalu apa yang harus dilakukan para stake holder terkait untuk bisa mencapai harapan tersebut?
“Pemerintah berharap, ke depan kita bisa masuk 10 besar negara produsen halal dunia,” tegas Menag Lukman Hakim Saifuddin saat menyampaikan sambutannya dalam momen peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), baru-baru ini di Gedung Kemenag, Thamrin, Jakarta.
Karena menurut Menag Lukman Hakim, potensi industri halal di Negara Indonesia sangat besar. Bahkan pertumbuhannya di atas rata-rata ekonomi secara umum.
Lebih lanjut dijelaskan Menag, berdirinya BPJPH diharapkan mampu membangkitkan dan menggairahkan perkembangan industri halal Tanah Air yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“BPJPH harus segera membangun literasi dan kepedulian halal, baik bagi produsen, penjual maupun konsumen. Untuk itu, kami memerlukan dukungan, kerja sama dan tanggung jawab pemangku kepentingan,” lanjut Lukman Hakim.
Oleh karena itu, tandas Menag, pihaknya meminta kepada BPJPH agar segera melengkapi perangkat kelembagaan, infrastruktur regulasi, prosedur kerja layanan sertifikasi, sistem pengawasan, serta pengembangan kerja sama domestik dan global.
“Saya berharap 1 – 2 bulan ke depan, kinerja BPJPH bisa maksimal, sehingga pada awal 2018 sudah berjalan sebagaimana mestinya,” harap Menag Lukman Hakim lebih lanjut.
Karena itu, lanjut Lukman Hakim, kegiatan sosialisasi dan edukasi halal kepada publik perlu dilakukan secara masif dan inklusif.
“Untuk mendorong semakin tumbuh berkembangnya kesadaran dan kepedulian para pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya jaminan produk halal,” demikian Lukman Hakim Saifuddin, Menag R.I.