Pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar Rp 2,5 triliun dari hasil lelang empat seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa (8/9).
Sebagaimana dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kamis (10/9), bahwa hasil lelang akan digunakan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan pembiayan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Adapun tercatat total penawaran yang masuk dalam lelang Selasa (8/9) kemarin, mencapai Rp 4,85 triliun atau hampir dua kali lipat dari jumlah nominal yang dimenangkan.
Secara rinci, empat seri SBSN yang dilelang kemarin yaitu SPN-S 09032016 (new inssuance), PBS006 (reopening), PBS008 (reopening), dan PBS009 (reopening). Total penawaran masuk untuk seri SPN-S 09032016 yang merupkan SBSN jangka pendek ini mencapai Rp 1,66 triliun, dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp 810 miliar.
Sementara itu, seri PBS006 mencatatkan total penawaran masuk sebesar Rp 670 miliar, dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp 530 miliar. Adapun PBS008 mencatatkan total penawaran masuk sebesar Rp 680 miliar, dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp 200 miliar. Sedangkan total penawaran masuk untuk seri PBS009 sebesar Rp 1,84 triliun, dengan jumlah nominal yang dimenangkan sebesar Rp 960 miliar.
Lelang empat seri SBSN itu bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price). Seri SPN-S 0903216 yang jatuh tempo pada 9 Maret 2016, menawarkan imbalan diskonto. Penerbitan SBSN ini menggunakan akad ijarah sale and lease back, dengan underlying asset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan.
Sementara, seri PBS006 akan jatuh tempo pada 15 September 2020 dan menawarkan imbalan sebesar 8,25 persen. Seri PBS008 akan jatuh tempo pada 15 Juni 2016, menawarkan imbalan sebesar 7 persen. Terakhir, seri PBS009 akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018, menawarkan imbalan sebesar 7,75 persen.
Penerbitan ketiga seri SBSN tersebut menggunakan akad ijarah asset to be leased, dengan underlying asset berupa proyek atau kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.