Di era pemerintahan Jokowi, realisasi belanja modal hanya tumbuh 2 persen.
Pemerintah era Jokowi selalu menyebutkan bahwa infrastruktur berkembang signifikan. Oleh karena itu, dalam rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diajukan untuk bantuan modal pembangunan infrastruktur.
Pengamat Ekonomi M. Rihan Handaulah mengAdd Newatakan, bahwa pembangunan infrastruktur di pemerintahan era Jokowi-JK lebih lambat. Periode kedua pemerintahan SBY, belanja modal itu tumbuh rata-rata 14 persen, sementara di era Jokwi dari tahun 2014-2016 realisasi belanja modal hanya tumbuh 2 persen.
“Berarti secara signifikan tidak sama seperti yang digembar-gemborkan. Lalu apa penyebabnya?Karena uangnya nggak ada,” kata Rihan pada diskusi bertajuk “ APBN 2018 Buat Siapa?” di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Selasa (31/10).
- KNEKS dan Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala bekerja sama Mengembangkan Hilirisasi Bahan Baku Halal berbasis Minyak Nilam
- Bank Muamalat Catat Kenaikan Jumlah Transaksi Top Up Kartu Uang Elektronik Hingga 180,52%
- Asosiasi DPLK dan DPLK Syariah Muamalat Inisiasi Sinergi Ekosistem Syariah bagi Sektor Informal
- Bank Muamalat Sukses Raih Dua Penghargaan di Ajang TOP GRC Awards 2026
Dirinya menjelaskan, penerima Indonesia jeblok lantara Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran sampai 400 triliun. Padahal uang itu bisa digunakan untuk membangun jembatan, jalan, dan sebagainya untuk kepentingan infrastruktur, tapi sayangnya sisi penerimaan tidak ada yang mau dicoret dari anggaran.
Kembali dia menegaskan, bahwa infrastruktur untuk modal kampanye itu seksi, sebab barangnya ada. ”Infrastruktur ini seksi, karena untuk kampanye berikutnya barangnya ada kelihatan tinggal di foto, viral,” tukas Rihan.
Menurutnya, memang benar bahwa rakyat Indonesia secara jangka panjang butuh infrastuktur, karena itu menjadi prasyarat ekonomi. Tapi ditegaskan dia, bahwa ekonomi bukan hanya infrastruktur, untuk membangun pun harus sesuai dengan kemampuan.
Rihan menyarankan, seharusnya tidak perlu terlalu buru-buru sampai kemudian Indonesia kekeringan dan secara keseluruhan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Karena saat kita mengeluarkan semua alokasi untuk infrastruktur terlalu besar, dan memotong belanja lain. Kemudian penerimaan pajak turun. ”Maka implikasinya akan tidak ada uang untuk infrastuktur,” tukas Rihan.

