Untuk meningkatkan produk halal, Indonesia harus mencontoh Malaysia memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku UKM serta tidak membuat ekpo kementerian sendiri.
Ketua Komite Tetap Akses Pasar UKM KADIN, Rifda Ammarina menyatakan, pemerintah untuk meningkatkan produk halal Industri Kecil Menengah (IKM) sangatlah baik. Apalagi produk halal dari berbagai negara akan mengguncang Indonesia saat perdagangan bebas ASIAN dilaksanakan pada 2015 mendatang.”Untuk meningkatkan produk halal IKM, Indonesia harus mencontoh Malaysia,” kata Rifda kepada MySharing, disela-sela IHBF Expo 2014 di Jakarta, Jumat pekan lalu.
Ia memaparkan, Malaysia memberikan kemudahan gratis untuk sertifikasi produk halal. Bahkan setiap ekpo halal, pemerintah Malaysia beserta Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perdagangan kerap membiayainya.
Malaysia, lanjutnya, memberikan tempat gratis dan uang kepada EO untuk menggelar ekpo. Kemudian EO menawarkan tempat dengan harga murah kepada peserta, lalu uang tersebut dipakai untuk mempromosikan dan mengisi acara dengan mendatangkan nara sumber, sehingga menarik banyak orang.” Itu tidak dilakukan di Indonesia. Kita dilepas begitu saja, seperti pada Expo IHBF peran pemerintah minim sekali,” kata Rifda. Baca juga: IHBF Akses Pasar UKM dan Bisnis Syariah
Rifda mengakui, belum lama ini, ia sudah mendatangi Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, meminta agar menggerakkan kementerian lainnya untuk tidak lagi menggelar ekpo oleh kementerian. Ia menghimbau agar dana kementerian untuk ekpo yang tidak terarah itu, sebaiknya digunakan untuk memberikan akses pasar kepada UKM. Umpayanya kementerian Perindustrian, masuk ke industri kecil. Biayai industri tersebut untuk masuk ke berbagai ekpo sesuai dengan bidangnya misalnya ekpo fashion atau produk halal.Baca juga: IHBF Akses Pasar UKM dan Bisnis Syariah
Sehingga, tegasnya, ini lebih efektif, anti korupsi dan lebih terarah, karena tidak ada celah bagi pegawai di kementerian untuk bermain dengan EO, semua terbuka. Karena pegawai negeri itu digaji oleh negara untuk memperkuat program-program yang mereka buat bukan menjadi EO.”Jadi kalau mau UKM berdaya, saya meminta agar pemerintah tidak membuat ekpo atau EO kementerian sendiri,” kata Rifda.