UMKM Indonesia Butuh Dukungan Sinergi Pemangku Kepentingan

[sc name="adsensepostbottom"]

Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mendominasi dunia usaha Indonesia. Untuk lebih mengembangkan sektor ini pun diperlukan sinergi para pemangku kepentingan.

usaha kecil menengah
Salah satu UKM di Jawa Timur. Foto: memoarema.com

Akademisi Institut Pengembangan Manajemen Indonesia Jimmy Rifai Gani, mengatakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus memiliki attitude, skill dan knowdledge agar usahanya berkembang. “Tiga hal itu sangat penting dan jika digabung dengan pembiayaan akan menjadi ramuan yang luar biasa,” ujar Jimmy, awal pekan ini.

Menurutnya, tenaga pendidik bisa menjadi rekan bagi para pengusaha Indonesia dalam memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai pengembangan bisnis. “Jadi tidak bisa hanya salurkan pembiayaan, regulator dan pendidikan berjalan sendiri-sendiri. Namun, harus saling bergandengan tangan,” tukas Jimmy. Baca: Kemenkop dan UKM Luncurkan Si Abang

Setali tiga uang, Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari, mengatakan pengembangan UMKM hendaknya tidak hanya dari aspek pembiayaan, namun juga harus ada pendampingan yang kontinu sehingga UKM punya tempat bertanya. “Ini mungkin bisa kerjasama dengan kementerian dan lembaga pendidikan, sehingga terbangun ekosistem yang bisa menyampaikan perkembangan pasar dan teknologi hingga akses terhadap bahan baku,” ungkap Yunita.

Di sisi lain, lanjutnya, BI pun bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia untuk program pencatatan transaksi keuangan yang sederhana bagi UMKM untuk menentukan kelayakan UMKM. “Kami melihat masih rendah kesadaran UMKM untuk mencatat transaksi keuangan. UMKM tidak tahu kondisi usahanya karena tidak punya pengetahuan dan ini menyebabkan bank sulit menganalisa potensi dan kelayakan UMKM,” ujar Yunita.

Ia menambahkan BI pun mengintegrasikan program tersebut dalam ICT (information, communication, technology) dengan memanfaatkan keberadaan teknologi. Penggunaan smartphone yang tinggi di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk fasilitas akses pencatatan keuangan UMKM. BI pun memiliki microsite UMKM sebagai penyedia informasi. Baca: Pemerintah Angkat Kompetensi KUKM Pariwisata

Pendekatan lainnya yang dilakukan BI adalah melalui pengembangan klaster. Setidaknya sudah ada lebih dari 100 klaster di seluruh Indonesia. “BI dengan 41 kantor perwakilan membangun klaster komiditi ketahanan pangan. Modal klaster yang dibangun BI itu menjadi inspirasi bagi pelaku usaha di daerah, dimana kami lebih menekankan pada model bisnis,” jelas Yunita.

Sementara, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Choirul Jamhari, menuturkan pada tingkat lembaga UMKM terkadang ada keengganan untuk saling bekerjasama. Menurutnya, pemain UMKM lebih suka menjadi pemain soliter karena banyak UMKM yang struktur modalnya dikuasai oleh orang tertentu yang jumlahnya terbatas. “Jadi kalau bekerjasama dengan lembaga lain kuatir hitungannya ruwet, maka mereka ambil comfort zone dengan melakukan kegiatan dengan lingkup terbatas yang bisa dilacak,” ujarnya.

Selain itu, tambah Choirul, mereka juga tidak mempunyai daya tarik dari sisi bisnis untuk saling bekerjasama, melengkapi dan saling menguntungkan. “Banyak UMKM dan koperasi simpan pinjam yang menjadi pemain medioker, sehingga tidak ada opportunity cost bagi pihak lain untuk mengajak kerjasama. Ini merupakan awal untuk mengingatkan bahwa mereka juga bisa melakukan hal luar biasa, standout among the crowd, kalau biasa-biasa saja maka kerjasama tidak akan terjadi,” pungkas Choirul.