KNKS baru saja diluncurkan oleh Presiden R.I. – Joko Widodo pada 27/7/2017 lalu di Istana Negara, Jakarta. Siapa sajakah para anggota komite yang diharapkan bisa mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia ini?
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sendiri merupakan lembaga non-struktural yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan bentuk upaya serius pemerintah mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
KNKS ini dipimpin langsung oleh Presiden RI – Joko Widodo dan Wakil Presiden RI – Jusuf Kalla. Presiden Joko Widodo sendiri diketahui sebagai Pemimpin Negara yang cukup punya perhatian khusus terhadap perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Bahkan sebagai wujud dukungannya terhadap keberadaan KNKS ini, Jokowi sendiri yang menyatakan bersedia menjadi Ketua KNKS. Sebelum hadirnya KNKS ini, Jokowi juga pernah menyatakan dukungannya terhadap perkembangan keuangan syariah di tanah air dengan meresmikan kegiatan kampanye “Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS)” pada Juni 2015. ACKS ini adalah gerakan upaya meningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah.
Wakil Presiden – Jusuf Kalla selama ini sudah lama dikenal dengan dukungan morilnya yang cukup kuat terhadap pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Berbagai statement Jusuf Kalla tentang keuangan syariah menyiratkan hal tersebut. Misalnya, Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah terus mendorong mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih percaya menaruhkan uangnya pada perbankan syariah.dalam acara Mutamar IAEI di Jakarta, April 2015. Bahkan dukungannya itu sudah dilakukan Jusuf Kalla saat masih menjadi Wakil Presiden di era pertama Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jusuf Kalla beberapa kali turut hadir meresmikan berbagai jenis kegiatan expo keuangan syariah di Jakarta.
Selain dipimpin oleh kedua pimpinan teras Negara R.I. di atas, KNKS juga didukung oleh Dewan Pengarah yang beranggotakan 10 pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait, yaitu Menteri Kordinator Bidang Perekonomian – Darmin Nasution, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan – Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama – Lukman Hakim Syaifudin, Menteri BUMN – Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan UKM – AAGN Puspayoga, Dewan Komisioner OJK – Wimboh Santoso, Gubernur BI – Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) – Halim Alamsyah, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) – KH Ma’ruf Amin.
Beberapa nama di atas, selama ini cukup dikenal dalam kiprah dan dukungannya terhadap ekonomi syariah di tanah air, seperti Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas – Bambang Brodjonegoro yang selama beberapa tahun terakhir aktif memimpin organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Gubernur BI – Agus Martowardojo pernah menjadi penasehat program nasional Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di tahun 2013 di era Presiden SBY.
Dengan dipunggawai oleh nama-nama tokoh kompeten di atas, kalangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air boleh lah banyak berharap, bahwa industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini akan ditangani secara lebih serius, sehingga nantinya akan bisa berkontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.