Siapkan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal Januari 2016? Nyatanya Indonesia masih jauh dari harapan.
Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),Sumama F Abdurrahman, menilai Indonesia belum siap menyongsong pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
”Indonesia cenderung lesu tanpa geliat yang menggembirakan,” kata Sumama, dalam seminar bertajuk “Strategi Merebut MEA dengan Produk Halal,” di Jakarta, Selasa (29/12). Baca: Produk Halal Indonesia Jangan Tenggelam Saat MEA.
Menurut Sumama, Indonesia seharusnya sudah menyiapkan 12 sektor prioritas menghadapi era perdagangan bebas ASEAN yang dimulai dua hari kedepan yakni awal Januari 2016.
Namun nyatanya, tegas dia, sektor kesehatan, pariwisata, logistik, transportasi udara, komunitas, dan informatika sampai kini belum tergarap dengan baik. “Masih jauh dari harapan bisa bersaing dengan negara lain di ajang MEA,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komute Syariah World Halal Food Council (WHFC), Asrorum Ni’am Sholeh, menuturkan, produsen asing mulai awal Januari 2016 telah bersiap bersaing masuk ke pasar Indonesia. Mereka merasa yakin dengan perilaku masyarakat Indonesia yang lebih suka membeli produk luar negeri ketimbang lokal.
[bctt tweet=”Sektor pariwisata merupakan paling siap menyambut pasar bebas ASEAN #ImpianIndonesia”]
”Produk asing lebih tinggi dan lebih peka melihat pasar, sementara di Indonesia masih belum optimal. Karena produsen Indonesia, logisnya mereka akan menerapkan peraturan yang menarik minat konsumen,” kata Ni’am yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ni’am berpendapat dari semua semua sektor jasa yang harus bersaing langsung dengan pesaing dari negara ASEAN, sektor pariwisata merupakan paling siap menyambut pasar bebas ASEAN. Meski menurutnya, diakui masih ada kekurangan karena belum mendapat pengakuan sertifikasi halal dari pihak yang berwenang.
Dari tujuh sektor profesi berbasis produksi, kata Ni’am, hanya tiga yang memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN), yaitu agro, perikanan, dan tekstil.
Ni’am pun mengakui bahwa kesadaran produsen di Indonesia untuk menjadikan produk halal sebagai prioritas utama di kalangan pelaku industri masih sangat rendah. Terbukti banyak pelaku usaha di bidang beverage, restaurant & bakery di Indonesia yang belum tergugah untuk melakukan uji sertifikasi produk ke MUI.
[bctt tweet=”Masih jauh dari harapan bisa bersaing dengan negara lain di ajang MEA – Kepala BNSP, Sumama Abdurrahman”]
”Kondisi ini semakin memperparah kesiapan bisnis syariah menghadapi MEA. Di Thailand saja, laboratorium halal difasilitasi negara. Kemudian untuk menentukan standar sertifikasi halal atau tidaknya basisnya dari kajia hukum Islam. Di Indonesia sangat diperlukan dukungan dan keberpihakan pemerintah,” pungkasnya. Baca: Negara Harus Lindungi Konsumen dengan Produk Halal.