Pemerintah Indonesia menyerap sukuk negara dari pelaksanaan lelang hari ini, Selasa (20/10), sebanyak Rp 1,73 triliun.
Hari ini, Selasa (20/10), pemerintah Indonesia telah melaksanakan lelang tiga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, yaitu sukuk seri SPN-S 07042016 (reopening), PBS006 (reopening), dan PBS009 (reopening) melalui sistem pelelangan Bank Indonesia. Total penawaran yang masuk sebesar Rp 2,99 triliun.
Sebagaimana dilansir dari laman Kementerian Keuangan, lelang sukuk seri SPN-S 07042016 memperoleh penawaran sebanyak Rp 1,47 triliun. Penawaran yield terendah yang masuk sebesar 7,18750%, sedangkan yield tertinggi sebesar 8 persen. Sementara, jumlah penawaran yang masuk untuk sukuk seri PBS006 sebanyak Rp 867,1 miliar dengan yield terendah 8,59375% dan yield tertinggi 10,12500%. Untuk PBS009 penawaran yang masuk sejumlah Rp 653,5 miliar dengan yield terendah 8,56250% dan yield tertinggi 9,65625%. Baca: Ini Ciri Khas Sukuk Indonesia!
Dalam lelang kali ini, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan pun menetapkan hasil lelang SBSN yang dimenangkan sebesar Rp 1,73 triliun. Sukuk seri SPN-S 07042016 diserap sebanyak Rp 1 triliun dengan tingkat imbalan diskonto dan yield rata-rata tertimbang 7,25508%. Sukuk ini jatuh tempo pada 7 April 2016.
Pemerintah juga menyerap sukuk PBS006 sebanyak Rp 605 miliar dengan tingkat imbalan 8,25 persen. Sukuk PBS006 jatuh tempo pada 15 September 2020. Sementara, jumlah nilai sukuk yang dimenangkan untuk sukuk seri PBS009 sebesar Rp 125 miliar dengan tingkat imbalan 7,75 persen. Sukuk PBS009 akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018. Baca: Indonesia Paling AKtif Terbitkan Sukuk Denominasi Dolar
Hingga 16 Oktober 2015 outstanding sukuk negara berjumlah Rp 281 triliun. Dengan bertambahnya penghimpunan dana lewat lelang sukuk hari ini, maka outstanding sukuk negara menjadi Rp 282, 7 triliun. Lelang sukuk dengan underlying asset berupa barang milik negara berupa tanah dan bangunan ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2015.