Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E Siregar (kiri) dan Ketua BPH DSN MUI, Ma'ruf Amin.

Jelang MEA, Dewan Pengawas Syariah Harus Tingkatkan Kualitas

Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) industri keuangan syariah terus didorong untuk meningkatkan kualitasnya dari segala sisi, termasuk dewan pengawas syariah.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E Siregar (kiri) dan Ketua BPH DSN MUI, Ma'ruf Amin.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E Siregar (kiri) dan Ketua BPH DSN MUI, Ma’ruf Amin.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, Mulya E Siregar, mengatakan menghadapi MEA industri keuangan syariah perlu mempersiapkan diri, khususnya dalam peningkatan kualitas termasuk DPS agar tidak jadi penonton di negeri sendiri. Ia pun berharap DPS bisa berperan besar dalam menjaga daya saing perbankan syariah di Indonesia menjelang MEA. Baca juga: Lembaga Keuangan Syariah Indonesia Belum Bisa Bersaing di MEA

“MUI bisa menguatkan peran dan kontribusinya dalam penyusunan dan penerbitan fatwa yang “berkarakter” dengan mazhab syariah keindonesiaan yang mampu meningkatkan daya saing perbankan syariah Indonesia. Peningkatan daya saing ini antara lain menuntut kuantitas dan kualitas fatwa untuk mendukung inovasi produk yang aplikatif,” jelas Mulya, dalam Ijtima Sanawi DPS X Tahun 2014, Selasa (16/12). Baca juga: OJK Dorong Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah

Dalam proses mengakomodasi tuntutan produk dan jasa perbankan syariah ini, lanjutnya, yang harus semakin variatif. Selain itu, juga memerlukan peran efektif DPS secara profesional dalam koridor GCG yang baik dalam menjaga kualitas penerapan prinsip syariah di industri jasa keuangan syariah. Kualitas penerapan prinsip syariah ini harus menjadi faktor pendorong peningkatan daya saing industri jasa keuangan syariah nasional. “Kalau punya DPS yang profesional malah DPS Indonesia nanti bisa ke Malaysia atau Singapura. Itu yang seharusnya terjadi,” cetus Mulya.

Ketua Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin, mengakui Indonesia akan menghadapi persaingan yang cukup ketat di era MEA. Oleh karena itu, pihaknya pun berharap DPS Indonesia bisa meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing dengan DPS luar negeri.

“Untuk bersaing ini DPS harus meningkatkan kualitas di antaranya melalui pertemuan tahunan, melakukan sertifikasi hingga mengikuti pelatihan di lembaga keuangan syariah. Jadi kami harap DPS tidak hanya mengetahui fatwa dan regulasi tapi bahkan memahami juga manajemen risiko, sehingga fungsi dan keberadaan DPS menjadi sangat kontributif dalam mengawal syariah compliance dari operasional perbankan syariah,” papar Ma’ruf.

Selain itu, tambahnya, untuk meningkatkan produk keuangan domestik DSN MUI juga akan menguatkan working grup DSN dengan bank, asuransi, pegadaian, pasar modal, termasuk dengan Dirjen Pengelolaan Utang mengenai inovasi produk yang diperlukan industri. DPS juga diharapkan untuk tetap menjaga integritasnya dalam melakukan pengawasan operasional perbankan syariah dan patuh atas pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance). Sampai saat ini DSN-MUI telah mengeluarkan 95 fatwa terkait perbankan dan keuangan syariah.